Tatacara Pelunasan BPIH

Tata cara pelunasan BPIH (biaya haji) menurut standard yang ditetapkan Departemen Agama ini mengacu pada peraturan atau keputusan presiden yang diusulkan oleh menteri agama dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI.Sementara prioritas pemberangkatan jamaah haji diberikan kepada calon jamaah haji yang no porsinya masuk dalam alokasi porsi provinsi dan telah melunasi BPIH tahun berjalan, belum pernah haji dan sudah berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah.

Waktu dan tempat pelunasan BPIH :

• Waktu pelunasan BPIH berjalan dilaksankan setelah ditetapkan peraturan presiden tentang biaya penyenggaraan Ibadah Haji.
• Tempat pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH tempat semula mendatar

Syarat-syarat pelunasan BPIH :

Memiliki nomor porsi yang masuk dalam alokasi porsi provinsi ,dengan ketentuan sebagai berikut:

• Belum pernah haji
• Usia 18 tahun ke atas atau sudah menikah
• Suami, anak kandung dan orang tua kandung pernah haji dan akan bertindak sebagai mahrom bagi jamaah haji sebagaimana dimaksud diatas, atau sebagai pembimbing haji yang telah ditetapkan oleh kepala kemenetrian Agama provinsi dan telah dikonfirmasikan kepada SISKOHAT sebelum pelunasan dimulai.

Berikut ini cara pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji :

• Datang ke BPS BPIH setempat dengan membawa bukti setoran awal;
• Mnambah kekurangan BPIH tahun berjalan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan presiden;
• Menerima bukti setoran pelunasan BPIH;
• Melaporkan diri ke kantor Kemenag kabupaten / Kota tempat mendaftar paling lambat 7 (tujuh) hari dengan membawa dan menyetorkan bukti pelunasan warna merah dan kuning, pas photo ukuran 3X4 sebanyak 20 lembar dan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar.

Catatan : Bagi jamaah haji yang masuk dalam alokasi porsi provinsi tetapi tidak melakukan pelunasan BPIH tahun berjalan maka akan menjadi waiting list tahun berikutnya.

Demikianlah tatacara pelunasan BPIH standard departemen agama semoga bermanfaat 

suryadarma ali : ONH Haji Turun Pelayanan Tidak Akan Turun

DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati ongkos naik haji atau Biaya Penyelenggaraan Haji Indonesia (BPIH) tahun 2013.

Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan, BPIH rata-rata disepakati sebesar US$3.527 atau turun US$90 atau sekitar Rp860.000 dari tahun lalu sebesar US$3.617. Dalam mata uang rupiah, BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp33.859.200.

"Angka itu setelah di-breakdown di 12 embarkasi ada variasinya, berbeda-beda," kata Surya Dharma Ali, Rabu 3 April 2013.

Dari 12 embarkasi, BPIH paling besar ada di embarkasi Makassar dengan US$3.807. Sedangkan embarkasi yang paling murah BPIH-nya adalah embarkasi Aceh dengan US$3.253.

Selain dua embarkasi tersebut, BPIH 10 embarkasi lainnya antara lain, embarkasi Solo sebesar US$3.542, Surabaya US$3.619, Banjarmasin US$3.733, Balikpapan US$3.744, Lombok US$3.782, Medan US$3.263, Batam US$3.357, Palembang sebesar US$3.381, Padang US$3.329 dan embarkasi Jakarta sebesar US$3.522.

"Keputusan dari DPR ini juga menunjukkan bahwa ada peningkatan subsidi kepada jemaah haji kita," tuturnya.

Yang dimaksud dengan subsidi itu, menurut Surya Dharma adalah setoran awal yang jemaah simpan di rekening kementerian agama, yang kemudian menghasilkan manfaat atau bunga.

Pada tahun 2010, Kemenag memberikan sukuk hanya Rp7,6 juta. Sedangkan pada 2011, naik menjadi Rp11 juta atau 19% dari total BPIH yang harus dibayar jemaah haji. Kemudian pada 2012 meningkat lagi menjadi Rp12,9 juta atau 21% dibandingkan dengan total BPIH yang harus dibayar oleh jemaah.

"Tahun 2013 meningkat tajam, yaitu Rp16,1 juta subsidi yang diberikan kepada jemaah atau 34% dibandingkan total biaya yang harus dibayar jemaah," jelasnya.

Menurutnya, penurunan BPIH bisa terjadi karena Kemenag dapat menekan biaya penerbangan. Komponen haji dari sisi penerbangan, pada tahun 2012 sebesar 49%. Sedangkan pada 2013 turun menjadi 46%.

"Turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak berarti turun pula kualitas pelayanan haji. Kualitas pelayanan haji tetap jadi perhatian kami," tuturnya.

Surya Dharma menambahkan, memang ada kenaikan yang tidak bisa dihindari yaitu dari sisi sewa perumahan. Pada 2012, komponen biaya perumahan dari seluruh biaya haji hanya 30%. Pada 2013 naik menjadi 32%. Akan tetapi, ia memastikan kenaikan dari sisi sewa rumah itu tidak dibebankan kepada jemaah.

"Selanjutnya akan diputuskan oleh Presiden melalui keputusan presiden (Keppres). Jadi jemaah bisa melakukan pelunasan sisanya kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)," ujar dia

Penyebab ongkos naik haji 2013 Turun

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati besaranya  Ongkos naik haji tahun 2013.Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (1/4), disepakati Ongkos naik haji rata-rata sebesar 3527 dolar AS atau turun 90 dolar AS dari tahun lalu sebesar 3617 dolar AS. Dalam mata uang rupiah, BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp 33.859.200. Jumlah itu turun sekitar Rp 140.600 dibanding tahun 2012 lalu.

Untuk masing-masing embarkasi di Indonesia, besarnya Ongkos Naik haji bermaacam-macam. Dari 12 embarkasi, Ongkos Naik haji paling besar ada di embarkasi Makasar dengan 3.807 dolar AS. Sedangkan embarkasii yang paling murah BPIHnya adalah embarkasi Aceh dengan 3.253 dolar AS. Selain dua embarkasi tersebut, Ongkos Naik haji 10 embarkasi lainnya antara lain, embarkasi Solo sebesar 3.542 dolar AS, Surabaya 3.619 dolar AS, Banjarmasin 3.733 dolar AS, Balikpapan 3.744 dolar AS, Lombok 3.782 dolar AS, Medan 3.263 dolar AS, Batam 3.357 dolar AS, Palembang sebesar 3.381 dolar AS, Padang 3.329 dolar AS dan embarkasi Jakarta sebesar 3.522 dolar AS.

"Turunnya BPIH sudah disepakati dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama," kata Anggota Komisii VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amalia pada Republika, Senin (1/4).

Ledia menambahkan, Ongkos Naik haji yang langsung dibayarkan jamaah mencakup biaya penerbangan, pemondokan di Makkah dan Madinah serta 'living allowance'. Namun, tambah Ledia, pemerintah memberi subsidi pada Ongkos Naik haji sebesar 30 persen.

Pemberian subsidi sebesar ini diambil dari dana optimalisasi setoran awal jamaah. "Subsidi ini diberikan untuk subsidi pemondokan di Makkah dan sewa hotel di Madinah," tambah wakil ketua Fraksi PKS ini. Selain menyepakati turunnya Ongkos Naik haji, dalam raker dengan Kementerian Agama, juga dibahas masalah calon jamaah haji tahun 2013.

Berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, calhaj yang berusia diatas 83 tahun akan diprioritaskan. Namun, kata Ledia, Kementerian Agama belum mengemukakan nama-nama calhaj yang akan berangkat tahun ini dengan ongkos naik haji 2013

Daftar Tunggu Haji Agam Capai 4.000 Orang

REPUBLIKA.CO.ID, LUBUKBASUNG -- Daftar tunggu calon jamaah haji di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, hingga Maret 2013 mencapai 4.000 orang. Dengan demikian, masa tunggu pemberangkatan ke Tanah Suci diperkirakan sampai 13 tahun.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Agam Yusrizal di Lubukbasung, Senin (25/3) mengatakan, akumulasi jumlah tersebut diperoleh dari daftar tunggu calon jemaah haji di Kabupaten Agam hingga Maret 2013 yang tersebar di 16 kecamatan.

Menurut dia, tingginya minat masyarakat mendaftar jamaah haji disebabkan karena ekonomi masyarakat Kabupaten Agam meningkat, kesadaran beragama semakin tinggi, para guru menerima sertifikasi, bank banyak menalangi dan biaya haji murah.

"Untuk mendapatkan kursi, masyarakat hanya menyetor biaya sebesar Rp 25 juta per orang," kata Yusrizal menjelaskan.

Menurut dia, pada tahun 2013 pihaknya tidak mengetahui berapa kuota jamaah haji Kabupaten Agam, karena penetapan ini melalui peraturan presiden (perpres) yang saat ini masih dalam proses pembahasan di Komisi VIII DPR RI.

Kemungkinan besar ada penambahan kuota haji dengan jumlah tidak begitu banyak, sehingga masa tunggu pemberangkatan haji diperkirakan hingga 13 tahun.

"Bagi masyarakat yang baru mendaftarkan diri pada tahun ini, maka daftar tunggu pemberangkatan haji kemungkinan besar 13 tahun lagi yaitu jatuh pada 2025," katanya.

Saat ini, katanya, Kantor Kemenag Kabupaten Agam melakukan berbagai persiapan di antaranya pembinaan calon jemaah haji oleh PHI Kabupaten Agam, pembinaan mental calon jemaah haji, kesehatan, pembinaan materi pelaksana dan persiapan untuk paspor.

waspada penipuan haji semakin marak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon jamaah haji yang mendaftar tahun 2013 ini rata-rata harus menunggu 12 tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Waktu tunggu yang lama tersebut disinyalir menjadi penyebab utama suburnya pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan di daerah lain bahkan ada jamaah yang harus menunggu hingga 17 tahun untuk dapat berangkat haji.

Kebanyakan jamaah tentu merasa tidak sabar harus menunggu selama itu untuk dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan PIHK yang nakal.

"Muncullah penipuan-penipuan. Mereka menjanjikan pada jamaah bisa berangkat cepat karena mengaku kenal dengan menteri," jelas menteri agama dalam acara penandatanganan nota kesepakatan antara Kemenag dengan Polri, di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Menurut menag, banyak sekali kerugian yang diderita jamaah korban penipuan PIHK. Ia mencontohkan, ada yang tidak diberi kepastian kapan berangkat. Kalaupun ada yang bisa berangkat ke Tanah Suci, tidak diberi kepastian kapan pulang.

Ada pula yang saat di Tanah Suci tidak mendapat sejumlah fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan, seperti tenda penginapan di Arafah dan konsumsi. 

Kementerian Agama mencatat, jumlah PIHK yang melakukan pelanggaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012, Kemenag menemukan 16 PIHK yang bermasalah. Tiga di antaranya bahkan diketahui tidak memiliki ijin dan gagal memberangkatkan jamaah.

Ketiga PIHK yang tidak memiliki izin tersebut yakni, PT Safarina Niaga Utama yang gagal memberangkatkan 339 orang, PT Jabal Rahmah yang gagal memberangkatkan 90 orang, dan PT Azizi Audinia Wisata yang gagal memberangkatkan 76 orang. 

Kepada 16 PIHK yang bermasalah tersebut, Kemenag mengaku sudah memberikan peringatan keras dan mengancam pencabutan izin. "Kemenag tidak bisa langsung mencabut izin, karena mereka masih ada pertanggungjawaban pada jamaah yang belum berangkat," jelasnya.  

Untuk menghindari kejadian serupa, menag menghimbau agar masyarakat hanya menggunakan jasa PIHK yang memiliki izin resmi dari Kemenag. Daftar PIHK dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIK) yang sudah berijin dapat dilihat melalui laman resmi Kemenag, yaitu www.kemenag.go.id. 

Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberangkatan haji, masyarakat dapat menghubungi Call Center Haji Indonesia di nomor 500425. (sumber artikel: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/13/03/20/mjwcbm-penipuan-berkedok-haji-makin-marak:)

Kasus Telantarnya Jemaah travel umroh tidak bertanggu jawab semakin marak terjadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus telantar calon jamaah umroh kembali terjadi. Setidaknya 841 calon jamaah umroh sempat telantar sejak penyelenggaraan ibadah umroh awal Februari lalu. Telantarnya calon jamaah umroh tersebut dikarenakan penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya.

Ada empat Penyelenggara Perjalannan Ibadah Umrah (PPIU) yang bermasalah dalam memberangkatkan calon jamaah umroh ini. Dari keempat PPIU tersebut tiga PPIU terbukti tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan umrah.

Direktur Pembinaan Haji, Ahmad Kartono mengatakan, kasus telantarnya calon jamaah umrah terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan Arab Saudi.

Ketiga PPIU yang tidak memiliki izin tersebut adalah PT. Padang Arofah yang berdomisili di Jawa Timur. Calon jamaah umrah Padang Arofah telantar di Surabaya sebanyak 500 jamaah.

Juga ada PT Nuansa Inti Semesta membuat calon jamaah umroh telantar di Arab Saudi sebanyak 49 jamaah. Selain itu, juga ada PT Khalifah yang tidak memiliki izin menelantarkan calon jamaah umroh di Jakarta sebanyak 194 jamaah. 

Sedangkan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama adalah PT Gema Arofah yang berdomisili di Jakarta. "Jamaah telantar di Kuala Lumpur disebabkan karena jadwal yang tidak pasti dan di Arab Saudi mendapat akomodasi tidak layak, jumlahnya 98 orang," kata Kartono saat jumpa pers di Kementerian Agama, Senin (4/3).

Kartono menambahkan, saat ini seluruh jamaah umroh sudah ditangani. Mereka sudah mendapatkan haknya untuk berangkat ke tanah suci. Menurut Kartono, persoalan mendasar dari telantarnya jamaah umroh ini adalah masalah jadwal pemberangkatan maupun kepulangan.

Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) akan memanggil penanggungjawab biro perjalanan yang bermasalah. "PPIU yang memiliki izin akan diberi sanksi sesuai ketentuan dalam perjanjian, sedangkan PPIU yang tidak memiliki izin akan dibawa ke penegak hukum," kata Kartono menambahkan.

Kartono melanjutkan, kemungkinan jamaah umroh telantar akan bertambah. Sebab, kasus yang terjadi saat ini baru awal dibukanya penyelenggaraan umroh. Namun, Ditjen PHU akan mengantisipasi kasus serupa terjadi dengan bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk mengawasi dan memberi sanksi tegas pada yang melanggar.

Ingin pergi umroh tapi susah cari travel haji plus yang di percaya ?
Travel primasaidah solusinya travel primasaidah"rahmatan lil alamin" adalah solusinya travel primasaidah adalah salah satu travel umroh di jakarta selatan yang sangat berpengalaman dalam memberangkatakah jemaah haji maupun umroh dan di dukung oleh team dan pembimbing yang propesional bahkan uje sama mamah dedehpun sudah berlangganan di travel primasaidah ini 

Barang-barang jemaah haji tertinggal di bandara

JEDDAH — Hasil sweeping barang jamaah haji mencapai satu truk setiap hari. Barang-barang tersebut, menurut Wakil Sektor II Daerah Kerja Jeddah, Moh Taslim, setiap hari diangkut dari Terminal Barat Bandara King Abdul Aziz.

“Barang-barang tersebut di antar ke gudang milik Mazru’ah, lembaga kerja sama Kementerian Agama dengan pihak Saudi. Petugasnya setiap hari datang ke sini membawa truk,” kata Moh Taslim di Terminal Barat Bandara King Abdul Aziz, Senin (4/11).
Barang-barang hasil sitaan tersebut, kata Taslim, diangkut setiap hari dengan alasan kebersihan. “Otoritas bandara di sini sangat menekankan betul masalah kebersihan, sehingga barang-barang tersebut harus diambil setiap hari,” katanya.
Menurut Taslim, pada hari Rabu dan Kamis lalu, yang merupakan hari pertama dan kedua keberangkatan jamaah haji, barang-barang hasil sitaan sempat menggunung. Pada Jumat dan Sabtu, sempat terjadi pengurangan.
“Tapi, hari Minggu dan Senin diperkrakan banyak lagi,” katanya. Sweeping barang bawaan jamaah masih berlangsung di Terminal Barat dilakukan petugas pack handling Garuda Indonesia.
Berdasarkan kontrak antara Kementerian Agama dengan dua maskapai yang mengangkut jamaah haji (Garuda Indonesia dan Saudi Airlines), setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa satu koper dengan berat maksimal 32 kilogram, tas troli dengan berat maksimal 7 kilogram, dan satu tas paspor.
Setiap jamaah haji pun sudah menandatangani surat pernyataan barang bawaan ini, sebelum menunaikan ibadah haji. Namun banyak jamaah bandel. Tak urung banyak barang yang harus ditinggal di bandara.